Berita Terkini

KPU-CSIRT Perkuat Keamanan Data

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meluncurkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Jumat (21/1/2022).  KPU-CSIRT diluncurkan Ketua KPU RI Ilham Saputra bersama Kepala BSSN Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian dihadiri Anggota KPU RI Viryan, Pramono Ubaid Tanthowi, Evi Novida Ginting Manik, Arief Budiman dan secara daring Hasyim Asy’ari. Dalam sambutannya, Ilham menyampaikan pentingnya KPU-CSIRT menyongsong Pemilu dan Pemilihan 2024. Terlebih pengalaman di 2019 menurut dia menuntut memiliki CSIRT ini. “Saya kira gerak cepat KPU bersama BSSN untuk mengembangkan CSIRT dari BSSN bekerja sama dengan KPU berfungsi untuk merespons dan mitigasi ketika terjadi insiden siber yang pengalaman tadi, sehingga diharapkan penerapan SPBE pada KPU RI menjadi semakin efektif,” kata Ilham.  Selain menanggulangi insiden siber, Ilham berharap hadirnya KPU-CSIRT dapat melindungi data, identitas dan sistem kepemiluan dari ancaman kebocoran data. “Ini sudah bagian dari komitmen kita melindungi identitas masyarakat, termasuk ketika nanti pemilu pengalaman kami, kami selalu membintangi NIK dari pemilih,” kata Ilham.  Sementara itu Hinsa Siburian mengingatkan dunia siber sesungguhnya sama halnya dengan dunia nyata yang memiliki potensi ketidakaman dan ancaman. Untuk itulah, penting membentuk pengamanan melalui CSIRT guna memitigasi berbagai ancaman yang berpotensi datang seperti web defacement (mengganti wajah halaman web), malware (perangkat lunak jahat), hingga hoaks.  Hinsa berharap KPU-CSIRT yang dibentuk dapat memitigasi berbagai gangguan terhadap sistem KPU terutama dari serangan bersifat teknis yang dapat mengganggu operasional sistem atau platform yang sudah dibangun KPU. “Jangan sampai itu diganggu, dalam arti bisa datanya dicuri, bisa di-shutdown atau sabotase atau dirusak dan sebagainya, itulah tugas utama dari CSIRT bagaimana menghadapi supaya data, server, jaringan, aplikasi ,database, semua yang menjadi tugas dan fungsi dari KPU ini bisa terjamin keamanannya,” kata Hinsa.  Turut hadir dalam peresmian ini, Inspektur Utama Nanang Priyatna, Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, beserta Pejabat Eselon II Setjen KPU RI, perwakilan partai politik, serta secara daring Bawaslu RI, DKPP, NGO, pegiat pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. (humas kpu ri tenri/foto: dosen/ed diR)

Ketua KIP Bener Meriah Ajak Staf Sekretariat Kerja Maksimal

Redelong (KIPBM): Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bener Meriah, mengajak semua staf sekretariat untuk bekerja profesional dan maksimal. “Mari kita bekerja dengan maksimal, sesuai dengan tupoksi masing-masing, serta setiap pekerjaan yang sudah dibebankan harus diselesaikan dengan maksimal,” demikian sebut Ketua KIP Bener Meriah, Khairul Akhyar, SE saat memberikan arahan pada apel pagi, Senin (24/1/2022). Ketua KIP Bener Meriah ini juga menyampaikan, agar kita semua saling menghargai setiap pekerjaan, disiplin, dan jangan meremehkan pekerjaan orang lain. “Jika ditemui ada pekerjaan dari rekan-rekan yang kurang sempurna, silahkan dikoreksi dan dibantu, bertanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan, adalah salah satu amanah yang kita emban pada jabatan kita,” pungkas Khairul Akhyar.(HumasKIPBM)

DPB Bener Meriah Desember 2021 Sebanyak 102.258 Orang

Redelong (KIPBM): Komisioner KIP Bener Meriah menggelar rapat koordinasi daftar pemilih berkelanjutan (DPB) periode bulan Desember 2021, Kamis (30/12), di ruang rapat KIP Bener Meriah.  Hadir peserta rakor dari Panwaslu Kab Bener meriah. Dinas Dukcapil Bener meriah, Kesbangpol Bener meriah, Dandim 0119, Polres Bener Meriah dan partai politik yang ada di Bener meriah. Ketua KIP Bener  meriah, Khairul Ahkyar membuka rapat koordinasi ini. Selanjutnya divisi perencanaan data dan informasi KPU Kota Semarang, Mahyuzar memaparkan hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan (DPB) periode bulan Desember 2021 yang ada di 10 kecamatan dan 233 Desa di Kab Bener meriah. Pemilih baru di bulan ini berjumlah 97 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 49 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 48 pemilih.  Sedangkan Pemilih TMS meninggal sebanyak 63 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 35 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 28 pemilih. Hasil akhir rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan bulan Desember 2021 sebanyak 102.258 pemilih dengan rincian laki-laki 50.715 pemilih dan perempuan 51.543 pemilih. Bagi masyarakat Kabupaten Bener meriah yang belum terdaftar di daftar pemilih berkelanjutan atau hendak melaporkan keluarganya yang pindah domisili atau meninggal dunia, bisa datang langsung ke kantor KIP Bener meriah atau dapat Berkoordinasi melalui laman Instagram dan media sosial facebook KIP Bener meriah.(HmsKIP)

Catatan dan Inovasi KPU Sepanjang 2021

Jakarta, kpu.go.id – Beragam peristiwa mengiringi jalan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepanjang 2021, meliputi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), rapat-rapat, kerja sama dengan berbagai instansi, sejumlah penghargaan, inovasi hingga persiapan lainnya menuju Pemilu dan Pemilihan 2024.  Sederet peristiwa tersebut disampaikan Anggota KPU RI Arief Budiman pada acara Refleksi Akhir Tahun KPU Riau bertema “Pendalaman Demokrasi & Inovasi Penyelenggaraan Pemilu” yang digelar Kamis (30/12/2021). Arief menilai sederet kegiatan ini menjadi catatan dan inovasi KPU RI. Yang perlu menjadi catatan, terdapat 155 sengketa, yang terdaftar sebanyak 151 dan dari seluruh sengketa hanya satu yang belum menuntaskan proses kelanjutan dari sengketa yakni PSU, yakni Yalimo. Sementara terkait inovasi, Arief menjelaskan inovasi sudah dilakukan sejak tahun sebelumnya seperti tersedianya sistem informasi yang diakses publik diantaranya Sidalih, Sipol, Silon, serta Sirekap. Inovasi lainnya yang didorong KPU, kata Arief, terkait proses penyederhanaan desain surat suara. Simulasi terkait desain surat suara baru ini dilakukan diberbagai tempat dan diharapkannya segera dirumuskan desain surat suara yang ideal.  Anggota KPU Provinsi Riau Firdaus menyampaikan bahwa meski KPU Provinsi Riau tidak semua kabupaten/kota melaksanakan pemilihan kepala daerah 2020, tetapi 9 Kab/Kota yang melaksanakan pemilihan berjalan lancar. KPU Provinsi Riau, kata Firdaus, bersama-sama tingkat Kab/Kota melaksanakan beberapa kegiatan termasuk evaluasi pemilihan 2020, melaksanakan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, juga mengajak kegiatan sekolah literasi demokrasi perempuan melalui rumah pintar pemilu. Anggota KPU Provinsi Riau lainnya, Nugroho Noto Susanto menyampaikan agenda refleksi akhir tahun ini menjadi penting dalam konteks pendalaman demokrasi, serta inovasi penyelenggara pemilu. Narasumber selanjutnya, Pengamat Politik & Akademisi Untirta Leo Agustino menyampaikan outlook 2022 atau prediksi politik yang terjadi pada 2022 di antaranya akan maraknya pencapresan dan pencawapresan meski pemilihan masih 3 tahun lagi, pengerucutan figur capres 2024, akan terjadi reposisi atau koalisi baru, presidential threshold, konsolidasi tahapan pemilu dan pemilihan 2024, dan dinamika kepala daerah. Enam gambaran ini, kata Leo, akan memberi dampak implikasi atau berpengaruh pada tahun 2022. Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menyampaikan bahwa penurunan skor demokrasi merupakan fenomena global tetapi tidak bisa menjadi pemakluman bagi Indonesia. Menurut dia mengutip rilis survei IDEA Juni 2021 indikator demokrasi dalam artian demokrasi elektoral, prosedural, tata cata penyelenggara pemilu di Indonesia sudah baik, hanya kebebasan sipil yang mengarah ke merah atau perlu menjadi perhatian.  Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Biro Perundang-Undangan Setjen KPU RI Nur Syarifah, Kepala Biro Partisipasi Masyarakat Cahyo Ariawan, Anggota KPU Provinsi Riau Abdul Rahman, Joni Suhaidi, Sekretaris KPU Provinsi Riau Rudinal beserta jajaran sekretariat KPU Provinsi Riau dan KPU Kab/Kota se-Riau. (humas kpu ri tenri/foto: dok/ed diR)

Antisipasi AMJ Penyelenggara Pemilu

Jakarta, kpu.go.id – Akhir Masa Jabatan (AMJ) Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, KPU kabupaten/kota tersebar di 2023, 2024 dan 2025. Meski KPU RI telah mengusulkan adanya perpanjangan masa jabatan penyelenggara namun antisipasi tetap dilakukan guna memastikan proses persiapan tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 tetap berjalan. Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI Arief Budiman dalam Forum Meja Bundar membahas “Kepastian Akhir Masa Jabatan Penyelenggara Pemilu di Daerah” yang digelar monitorday.com, Kamis (30/12/2021). Arief mengungkap dari jumlah satuan kerja, pada 2023 adalah akan ada 136 yang diseleksi. Proses seleksi juga akan berjalan beriringan dengan tahapan pemilu dan pemilihan, gugatan serta kegiatan kelembagaan lainnya. Oleh karenanya, KPU melakukan berbagai persiapan menghadapi proses seleksi yang beririsan dengan tahapan yang mana kondisinya keserentakan tidak dapat dilakukan.  “Mengingat beririsannya dengan tahapan, maka masa orientasi tugas juga harus dilakukan secara simultan dengan pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan sehingga anggota yang diseleksi dapat beradaptasi dengan tugas tahapan,” kata Arief.  Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menilai tidak adanya perubahan Undang-Undang Pemilu maupun Pemilihan membuat proses seleksi juga akan menggunakan UU yang sama. Meski begitu dia menekankan pada ketersediaan waktu yang sangat sedikit, bersentuhan dengan tahapan pemilu dan pemilihan sehingga dikhawatirkan mengganggu kualitas proses. Narasumber lainnya, Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menekankan kembali amanat UU Nomor 7 tahun 2017 dan UU 10 tahun 2016 di mana mengatur masa jabatan penyelenggara tidak lebih dari 5 tahun, sehingga perlu memerhatikan regulasi apabila ingin memperpanjang atau memperpendek masa jabatan. “Semuanya harus sesuai regulasi,” kata Zulfikar. Turut hadir dalam forum ini, Pemimpin Redaksi Monday Media Group Ma’ruf Mutaqin serta Muhammad Hanif selaku moderator. (humas kpu ri tenri/foto: dok/ed diR)

Populer

Belum ada data.