Berita Terkini

Hai#TemanPemilih Hari ini KIP Kabupaten Bener Meriah Melaksanakan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Pengganti Pada Masa Perbaikan Calon Anggota DPRK Bener Meriah Untuk Pemilu 2024, Rabu (12/7/23). Peserta yang mengikuti uji mampu baca Al-Qur'an tersebut merupakan Bacaleg yang tak menghadiri tes sebelumnya. "Uji mampu baca Al-Qur'an ini Bacaleg yang diajukan sebagai pengganti dan Bacaleg yang pada tahap awal tidak hadir," jelas Ucok sapaan akrab Khairul Akhyar. "Jadwalnya sampai besok, kita tunggu sampai besok apakah nanti semua akan hadir" ucap Ketua KIP Kabupaten Bener Meriah. Seperti sebelumnya, tim penguji mampu baca Alquran ini berasal dari unsur MPU, LPTQ dan Kemenag Bener Meriah.

Hai#TemanPemilih Hari ini KIP Kabupaten Bener Meriah Melaksanakan  Rapat Koordinasi  Uji Mampu Baca Al-Qur'an Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah. Acara ini dihadiri oleh Ketua dan LO Partai Politik Se-Kabupaten Bener Meriah.

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejatinya adalah pemimpin kepemiluan sesuai dengan tingkatannya. KPU RI adalah pemimpin kepemiluan di tingkat nasional, KPU provinsi adalah pemimpin kepemiluan di tingkat provinsi dan KPU kabupaten/kota adalah pemimpin kepemiuluan di kabupaten/kota masing-masing. Hal ini disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy’ari saat memimpin pelantikan Anggota KPU Kabupaten/Kota pada 44 Kabupaten/Kota di 5 Provinsi Periode 2023-2028, Rabu (28/6/2023). Hadir Anggota KPU Parsadaan Harahap, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Idham Holik, Yulianto Sudrajat, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno. Turut hadir dan mengikuti jalannya pelantikan, Anggota DKPP yang juga bertindak sebagai Plh Ketua DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Pejabat Eselon I, II di lingkungan KPU, Sekretaris Provinsi dan KPU Kab/Kota yang dilantik. Dengan pemahaman itu, Hasyim mengingatkan kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan dengan keteladanan, dan dari keteladanan itu pula akan menjadi sumber dukungan dan menjadi dasar bagi kepercayaan atau legitimasi proses maupun hasil pemilu. “(Terlebih) segala macam urusan, segala macam hal yang berkaitan dengan pemilu pasti yang dicarikan rujukan adalah KPU,” kata Hasyim. Pesan lain yang juga disampaikan Hasyim pada pelantikan ini adalah perlunya segera menyesuaikan diri dengan tahapan pemilu yang sudah berjalan. Dia mengingatkan KPU baru saja menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 20 dan 21 Juni lalu dan baru saja menuntaskan tahapan pencalonan yakni verifikasi atau penelitian dokumen persyaratan yang berakhir 23 Juni kemarin. Juga menyegarkan kembali pengetahuan tentang kepemiluan baik itu peraturan perundang-undangan maupun peraturan KPU, peraturan Bawaslu atau Peraturan DKPP. Lainnya Hasyim juga meminta kepada anggota KPU kab/kota yang dilantik untuk segera menjalin silaturahmi dengan para pemangku kepentingan di daerah masing-masing. Dan memberikan pemahaman yang cukup kepada sanak keluarga tentang pola kerja penyelenggara pemilu yang bekerja 7 hari dan 24 jam. Kondisi ini menurut dia juga perlu disampaikan agar tercipta pemahaman yang cukup akan situasi yang ada. “Yang terakhir saudara sekalian, kita ini masih manusia biasa, maka saya ingin mengajak, memesan, bahwa mari kita jaga kesehatan kita. Kalau saudara sudah lulus sehat jasmani dan rohani itu dipertahankan,” tutup Hasyim. Adapun KPU Kabupaten/Kota yang dilantik antara lain (Provinsi Sulawesi Utara) Kab Bolaang Mongondow Selatan, Kab Bolaang Mongondow Timur, Kab Minahasa, Kab Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Manado, Kota Tomohon. (Provinsi Sulawesi Selatan) Kab Gowa, Kab Barru, Kab Bone, Kab Bulukumba, Kab Luwu Timur, Kab Luwu Utara, Kab Maros, Kab Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Soppeng, Kab Tana Toraja, Kab Toraja Utara. (Provinsi Sulawesi Tenggara) Kab Bombana, Kab Buton, Kab Buton Selatan, Kab Buton Tengah, Kab Buton Utara, Kab Kolaka Utara, Kab Konawe, Kab Konawe Kepulauan, Kab Konawe Selatan, Kab Konawe Utara, Kab Muna, Kab Muna Barat, Kab Wakatobi, Kota Bau-Bau, Kota Kendari (Provinsi Kepulauan Riau) Kab Bintan, Kab Karimun, Kab Kepulauan Anambas, Kab Lingga, Kab Natuna, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, (Provinsi Sulawesi Barat) Kab Majene, Kab Mamuju, Kab Mamuju Tengah dan Kab Pasangkayu. (humas kpu dianR/foto: idan-hilvan-dosen-ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Penetapan DPT dilakukan melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Nasional Pemilu Tahun 2024, di Gedung KPU, Minggu (2/7/2023). Hadir memimpin rapat pleno Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Anggota KPU Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, August Mellaz, Idham Holik, Yulianto Sudrajat, bersama Sektretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno. "Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim maka rapat pleno dalam rangka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 dinyatakan dibuka," ujar Hasyim. Rapat kemudian berlanjut dengan dimoderatori Betty Epsilon Idroos selaku Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi yang mempersilakan masing-masing ketua divisi data dan teknologi Informasi KPU/KIP di 38 provinsi membacakan hasil rekapitulasi daftar pemilih tetapnya ditingkat provinsi. Dengan laporan, Provinsi Aceh 3.749.037 pemilih, Provinsi Sumatera Utara 10.853.940 pemilih, Sumatera Barat 4.088.606 pemilih, Provinsi Riau 4.732.174 pemilih, Provinsi Jambi 2.676.107 pemilih, Provinsi Sumatera Selatan 6.326.348 pemilih, Provinsi Bengkulu 1.494.828 pemilih, Provinsi Lampung 6.539.138 pemilih, Provinsi Kep Bangka Belitung 1.067.434 pemilih, Provinsi Kep Riau 1.500.974 pemilih.  Provinsi DKI Jakarta 8.252.897 pemilih, Provinsi Jawa Barat 35.714.901 pemilih, Provinsi Jawa Tengah 28.289.413 pemilih, Provinsi DI Yogyakarta 2.870.974 pemilih, Provinsi Jawa Timur 31.402.838 pemilih, Provinsi Banten 8.842.646 pemilih, Provinsi Bali 3.269.516 pemilih, Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.918.291 pemilih, Provinsi Nusa Tenggara Timur 4.008.475 pemilih, Provinsi Kalimantan Barat 3.958.561 pemilih, Provinsi Kalimantan Tengah 1.935.116 pemilih. Provinsi Kalimantan Selatan 3.025.220 pemilih, Provinsi Kalimantan Timur 2.778.644 pemilih, Provinsi Kalimantan Utara 504.252 pemilih, Provinsi Sulawesi Utara 1.969.603 pemilih, Provinsi Sulawesi Tengah 2.236.703 pemilih, Provinsi Sulawesi Selatan 6.670.582 pemilih, Provinsi Sulawesi Tenggara 1.867.931 pemilih, Provinsi Gorontalo 881.206 pemilih, Provinsi Sulawesi Barat 985.760 pemilih, Provinsi Maluku 1.341.012 pemilih, Provinsi Maluku Utara 953.978 pemilih, Provinsi Papua 727.835 pemilih, Provinsi Papua Barat 385.465 pemilih, Provinsi Papua Selatan 367.269 pemilih, Provinsi Papua Tengah 1.128.844 pemilih, Provinsi Papua Pegunungan 1.306.414 pemilih, Provinsi Papua Barat Daya 440.826 pemilih. "Terima kasih 38 KPU provinsi yang sudah membacakan rekapitulasi provinsinya," ujar Betty. Betty pun melanjutkan dengan membacakan  jumlah pemilih dalam negeri untuk 514 kab/kota, 7.277 kecamatan, 83.731 desa/kelurahan, 820.161 TPS, terdiri atas pemilih laki-laki 101.467.243, pemilih perempuan 101.589.505 dengan jumlah pemilih dalam negeri Pemilu 2024 se-Indonesia sebanyak 203.056.748. Dilanjutkan dengan membacakan jumlah pemilih untuk pemilih luar negeri di 128 negara perwakilan, dengan jumlah PPLN, KSK dan Pos sebanyak 3.059, jumlah pemilih laki-laki 751.260, perempuan 999.214, total pemilih laki-laki dan perempuan di luar negeri 1.750.474.  "Total rekap nasional pemilih dalam dan luar negeri dengan 514 kab/kota, 128 negara perwakilan, jumlah kecamatan 7.277, jumlah desa/kelurahan 83.731, jumlah TPS/TPSLN, KSK, Pos 823.220, jumlah pemilih laki-laki 102.218.503 dan pemilih perempuan 102.588.719 perempuan  Dengan total pemilih laki-laki dan perempuan 204.807.222," tutur Betty.  Sebelum menutup, Betty pun kembali menjabarkan proses pemutakhiran data pemilih, juga aturan yang mengikat baik dalam proses pemutakhiran maupun kewajiban untuk melindungi beberapa elemen data pemilih sebagai data yang dirahasiakan. Kegiatan selanjutnya diisi dengan masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno terbuka.  Hadir mengikuti jalannya rapat pleno terbuka, Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Setjen KPU, Anggota Bawaslu Puadi, Totok Hariyono, Loly Suhenty, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Hubungan Antarlembaga Kemlu, Habib Muhsin Syihab, Kepala Pusat Kebijakan Kemenkum Ham, Syarifuddin, Staf Ahli Tk III Bidang Komsos Mabes TNI Mayjen Prince Meyer Putong, Direktur Politik Baintelkam Polri Brigjen Pol Yuda Gustawan. Perwakilan PPLN Kuwait dan PPLN Meksiko, perwakilan partai politik peserta Pemilu 2024 dan LSM pemerhati pemilu. (humas kpu dianR/foto: dosen-hilvan-ieam/ed diR)

Redelong: KIP Kabupaten Bener Meriah menggelar Fokus Group Discussion (FGD) tentang Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilu serentak 2024, Rabu (28/6) di Ruangan Media Center, KIP Bener Meriah. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan partai politik peserta Pemilu 2024, Media, LSM dan Kesbangpol. Ketua KIP Bener Meriah Khairul Akhyar saat membuka kegiatan mengatakan FGD ini untuk menggali catatan-catatan yang muncul seputar pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan pengalaman pada pemilu serentak nasional pertama, yakni Pemilu 2019. Catatan hasil dari diskusi ini nanti akan menjadi masukan yang akan disampaikan kepada KPU RI melalui KIP Aceh. “Hasil diskusi dengan berbagai stakeholder ini bisa menjadi bahan masukan untuk menyusun Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum,” jelas Khairul. Kemudian, Hasanah SH yang membidangi divisi tekhnis mengatakan, ada beberapa isu strategis yang bisa dijadikan bahan diskusi, di antaranya tentang metode penghitungan suara, penyampaian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara ke para pihak, juga terkait wacana penyederhanaan dan perubahan nomenklatur formulir dari hasil pemungutan dan penghitungan suara itu.  “Prinsip efektifitas dan efisiensi dalam tahapan ini perlu dirumuskan dalam peraturan. FGD ini menjadi ruang partisipasi berbagai pihak, khususnya dalam memberikan catatan atau masukan bagi KPU,” kata Hasanah. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KIP Bener Meriah yang memandu jalanya FGD tersebut. Secara khusus, ia mengatakan KIP sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten mempersiapkan diri untuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara.  “FGD ini sebagai kajian awalnya sebelum nanti ada peraturan KPU. Catatan pengalaman penyelenggaraan di pemilu sebelumnya dan peraturan KPU nanti agar benar-benar dikuasai penyelenggara di tingkat adhoc,” kata Hasanah. Hasanah menjelaskan pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,jujur dan adil.  Tahapan pemungutan dan penghitungan suara puncak dari seluruh kegiatan pemilu yang harus dipersiapkan secara maksimal mulai daftar pemilih tetap, sosialisasi, logistik, pemetaan TPS, antisipasi pemilih yang tidak mempunyai E-KTP el, dan perekrutan badan adhoc di TPS.  “Pada akhirnya, tahapan panjang pemilu nanti mahkotanya ada di TPS. Sehingga peran KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sangat vital. Regulasi yang mengatur seputar pemungutan dan penghitungan suara mesti bisa memitigasi persoalan-persoalan yang muncul sekaligus menjadi solusi. Penyelenggaraan pemilu di TPS ini juga butuh peran besar pengawas TPS, pemantau, para saksi dari semua parpol, serta masyarakat pemilih,” kata Hasanah. FGD berjalan dinamis. Peserta, baik dari parpol, Wartawan, maupun LSM memiliki catatan-catatan kritis terkait penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada pemilu-pemilu sebelumnya. Mereka berkomitmen, prinsip dan asas pemilu ditegakkan dalam penyelenggaraan tahapan pemilu, termasuk dalam tahap pemungutan dan penghitungan suara. ()

Jakarta, kpu.go.id –  Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengikuti kegiatan Bhayangkara Fun Walk dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-77, bertema “Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju” di Jakarta, Minggu (25/6/23). Dalam acara tersebut, Ketua KPU Hasyim Asy'ari diberi kesempatan untuk melakukan pengundian grand prize Bhayangkara Fun Walk berupa paket umrah untuk diberikan kepada peserta yang beruntung. Kegiatan ini diadakan sebagai perwujudan mengantar Pemilu 2024 dengan semangat kebersamaan dan semangat persatuan, agar pemilu yang akan diselenggarakan Rabu, 14 Februari 2024 berjalan dengan damai. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat konferensi pers di hadapan media menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan mempererat hubungan komunikasi baik internal dan eksternal sebagai pengayom dan pelindung masyarakat guna mewujudkan kondusifitas keamanan dalam negeri untuk mengawal tahun politik 2024. Kegiatan Fun Walk ini juga diikuti Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja; Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, PJU Mabes TNI, serta pemimipin redaksi media. (humas kpu james/foto: Hilvan/ed dio)